Artikel Rektor

PARADIGMA BARU PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Penulis : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, 01 Maret 2011,

Pendahuluan

          Bahwa  wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan  menjanjikan.  Kasus-kasus menguapnya  sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

          Dengan hadirnya Undang-undang Nomor  41 tahun 2004 tentang  Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam uapaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan  wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.  Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan.  Barangkali lokakarya wakaf ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya  pelaksanaan undang-undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal.

          Untuk tujuan itu, beberapa hal  yang insya Allah akan disampaikan di bawah ini  kiranya patut direnungkan bersama dan sekaligus  perlu ada komitmen bersama pula untuk mewujudkan wakaf di Indonesia  sebagai andalan dalam rangka  mensejahterakan masyarakat muslim secara riil dan merata. 

 Beberapa hal sekitar wakaf

          Sebagaimana diketahui bahwa  pada saat ini telah ada sedikit pergeseran  definisi wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya  atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.  Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinanya  melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu.

          Disamping itu mengenai pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami  pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa  harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nulai ekonomi menurut syariah.   Harta benda wakaf tersebut dapat berupa  harta benda tidak bergerak maupun yang  bergerak.  Harta benda  tidak bergerak meliputi:

  • Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  • Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana di atas
  • Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
  • Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  • Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (psl. 16  ayat 2 uu No. 41/2004 ttg Wakaf)

 Sedangkan harta wakaf bergerak meliputi:

  • Uang
  • Logam mulia
  • Surat berharga
  • Kendaraan
  • Hak atas kekayaan intelektual
  • Hak sewa, dan
  • Harta bergerak lain sesuai ketentua syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (psl. 16  ayat 3 uu No. 41/2004 ttg Wakaf)

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa harta wakaf atau harta yang dapat diwakafkan itu tidak hanya berupa tanah atau harta tidak bergerak lainnya, tetapi juga meliputi harta-harta lain.

Hal lain yang  patut disyukuri ialah adanya Badan Wakaf Indonesia yang keberadaannya telah dinantikan sejak lama dan merupakan badan yang diharapkan dapat  memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.  Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:

  • Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
  • Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
  • Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
  • Memberhentikan dan mengganti Nadzir
  • Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (psl. 49 ayat 1 UU No. 41/2004 ttg Wakaf)

Disamping itu mengenai wakaf  berupa uang secara terinci diatur dalam undang-undang.  Dalam psl. 28 dikatakan bahwa  wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang  melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.  Dalam pasal 29 dijelaskan lebih lanjut bahwa pernyataan wakaf  berupa uang dinyatakan  oleh Wakif dalam bentuk tertulis, dan kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah, dan diserahkan kepada Wakif dan Nadzir.  Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan  secara praktis kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai berupa uang

Lebih dari itu dalam rangka  pengamanan harta-harta wakaf dan agar tidak terulang lagi peristiwa hilangnya sejumlah harta benda wakaf, maka setiap  harta wakaf  harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, maksimal tujuh (7) hari setelah ikrar wakaf ditandatangani  (psl. 32) atau sejak sertifikat Wakaf Uang diterbitkan (psl. 30).  Dan bagi harta wakaf yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, seperti PP No. 28/1977, Inpres No. 1/1991, dan lainnya dianggap sah dan harus didaftarkan juga paling lambat lima (5) tahun setelah diundangkannya UU No. 41/2004 ini. Tidak berhenti di situ pendaftaran tersebut juga kemudian harus diikuti pencatatan dan pengadministrasian, serta pengumuman  kepada masyarakat oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (psl. 37 dan 38).

Walaupun harus diakui bahwa berdasarkan PP Nomor 28/1978 sesungguhnya telah diupayakan  penelusuran tanah-tanah wakaf dan upaya pensertifikatan.  Namun sampai saat ini masih belum efektif dan menjangkau  keseluruhan.  Memang kita  kemudian tahu bahwa  data per Pebruari 2003  tanah wakaf di Indonesia  sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.475.198.586, 59 M2,  dan sekitar 75% telah tersertifikatkan  sedang selebihnya belum.[1]  Namun dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia  di masa  mendatang.

Demikian juga mengenai  kewajiban dan hak Nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam psl. 42 dijelaskan bahwa Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya  ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan  ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan  asalkan  lembaga penjamin tersebut juga  yang berdasar syariah.  Disamping itu Nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan  pelaksanaan tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia.  Namun  atas tugas-tugasnya tersebut Nadzir  dapat menerima  imbalan sebagai haknya maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pengawasan dan juga kinerja Nadzir dan penyelamatan harta benda wakaf, ditentukan pula mengenai sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 67, sebagai berikut:

  • Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan  hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja  mengubah peruntukan harta benda wakaf  tanpa izin sebagaimana dimaksud  dalam pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama  4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  • Setiap orang yang dengan sengaja  menggunakan atau mengambil  fasilitas atas hasil pengelolaaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi  jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 12, dipidana dengan pidana penjara  paling lama 3 (tiga) tahu, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Meskipun bunyi pasal-pasal tersebut diujukan untuk umum, yakni setiap orang, namun sesungguhnya yang dimaksud di situ lebih tertuju kepada pengelola harta wakaf, yaitu Nadzir,  ketimbang orang lain.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Nadzir, Undang-undang Wakaf memberikan kewenangan  kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti Nadzir (psl. 49) yang dipandang tidak cakap melaksanakan tugasnya,  yang kalau sebelum munculnya undang-undang ini, yakni menurut inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam psl. 219 Nadzir ini diangkat oleh kepala  Kantor Urusan Agama kecamatan, setelah mendapat saran MUI kecamatan dan camat setempat.

Beberapa catatan penting

          Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan  secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah  Nadzir.  Walaupun dalam referensi fiqih klasik, peranan Nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf,  namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya  Nadzir ini mendapatkan perhatian khsusu dan lebih, bahkan  sudah pada saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.

          Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak wakif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada  campur tangan Badan Wakaf Indonesia.  Hal ini dimaksudkan agar Nadzir benar-benar orang yang  berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Sementara ini persyaratan Nadzir sebagimana  yang terdapat dalam undang-undang, ialah meliputi:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Beraga Islam;
  • Dewasa;
  • Amanah,
  • mampu secara jasmani dan rohani; dan 
  • Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (psl. 10 ayat 1). 

Meskipun  secara umum syarat ini cukup memberikan harapan, namun menurut  hemat saya perlu dan bahkan harus ada penjelasan yang lebih terinci mengenai syarat kemampuan.  Saya lebih setuju dengan syarat penjelasan yang kemukakan oleh Eri Sudewo, CEO Dompet Duafa Republika, sebagai berikut:

Syarat Moral, meliputi:

  • Paham tentang hokum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjasuan syariah maupun perundanga-undangan yang ada di Republik ini
  • Tahan godaan, terutama  menyangkut perkembangan usaha
  • Pilihan, sungguh-sungguhndan suka tantangan
  • Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

 Syarat manajemen, meliputi:

  • Mempunyai  kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  • Visioner
  • Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social, dan pemberdayaan
  • Profesional dalam pengelolaan harta.

 Syarat bisnis, meliputi:

  • Mempunyai keinginan
  • Mempunyai pengalaman dan/atau siap domagangkan
  • Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya seorang interpreneur

 Tentu persyaratan jujur, adil, dan amanah sebagaimana di syaratkan oleh fiqh harus masuk di dalamnya.

Dengan syarat-syarat inilah diharapkan Nadzir harta benda wakaf akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf secara professional dan  insya Allah akan mendapatkan keuntungan maksimal dan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Pengembangan dan Pemberdayaan harta benda wakaf

          Sebagaimana diketahui bahwa  masih cukup banyak harta benda wakaf, terutama yang berupa tanah, yang belum dikelola secara baik dan maksimal sebagaimana diharapkan.  Untuk itu kiranya pada saat ini sudah mendesak untuk dikaji, dianalisis dan kemudian dirumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam rangka pengembangan wakaf secara  berkesinambungan.  Semua ini  didasarkan atas keinginan agar harta benda wakaf dapat menjadi  salah satu alternative pemberdayaan ekonomi umat, yang muaranya ialah kesejahteraan umat secara keseluruan itu sendiri.

          Untuk hal itu perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu; semisal jangka pendek, menengah dan panjang.

          Pada prinsipnya  yang perlu segera di wujudkan adalah pemfungsian Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal.  Artinya BWI, yang keberadaannya telah diakui oleh undang-undang ini, kiranya perlu segera  direalisasikan dengan program-program nyata yang strategis.  Termasuk yang harus segera dilakukan adalah sosialisasi keberadaan BWI dan peran serta fungsinya, termasuk program-program strategisnya kepada seluruh masyarakat.

          Disamping itu penyiapan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai Nadzir yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas perlu segera diupayakan.  Bisa  saja dimulai dengan rekruitmen calon-calon Nadzir untuk kemudian dididik dan  dilatih secara khusus sebelum diterjunkan dalam kerja Nadzir secara nyata.

          Lebih dari itu dalam rangka  penyelamatan harta benda wakaf yang sampai saat ini masih cukup rawan hilang atau berpindah tangan secara tidak sah, perlu segera dibentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal.  Tim ini  diharapkan  dapat mengatasi sengketa tanah  wakaf yang saat ini cukup banyak  dialami dan terjadi diberbagai daerah, dan pada akhirnya dapat menyelamatkan serta mensertifikatkan tanah-tanah tersebut sebagai harta wakaf.

          Pengembangan harta benda wakaf terutama yang berupa tanah, lebih-lebih yang  produktif tidak cukup hanya  dengan  kemauan dan program yang baik, tetap lebih  dari itu  diperlukan dukungan dana yang cukup.  Untuk itu diperlukan kepintaran, kecerdasan, dan hubungan yang baik dengan beberapa lembaga yang diharapkan dapat memberikan dukungan  pendanaan tersebut; misalnya Pemerintah, bank syariah, ZIS, IDB, LSM dan lainnya.

          Dukungan pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab juga sangat diperlukan dalam pengembangan pengelolaan harta wakaf ini.  Pengawasan tersebut dapat  dari luar, tetapi justru yang lebih penting adalah dari dalam sediri.  Ini semua dimaksudkan agar hal-hal yang tidak dinginkan-dan biasanya sebagai penyakit yang paling akut dalam pengelolaan harta wakaf- tidak terjadi.  Ini juga sebagai langkah untuk mendukung pelaksaaan undang-undang wakaf yang di dalamnya juga telah  memuat sanksi pidana  bagi pelanggaran  dalam pengelolaan harta wakaf.

Pemberdayaan harta benda wakaf

          Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi sebagaiamana yang disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik.  Dengan pengelola yang demikian,  harta wakaf juga dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama.  Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan  mengupayakannya  sedemikian rupa sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai:

  • Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa.  Tentu ini  memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya.
  • Aset yang berbentuk investasi  usaha.  Artinya ketika pengelola telah dapat  mengumpulkan keuntngan dari pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional.

strategi Pengembangan harta wakaf

          Pada intinya agar pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana tersebut dapat diberdayakan dan dikembangkan secara maksimal, perlu dirumuskan strategi yang jitu dan mungkin dilakukan.  Strategi tersebut dapat berupa:

1. Jalinan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak, misalnya:

  • Investasi perorangan
  • Lembaga Investasi usaha non bank
  • Lembaga perbankan syariah
  • Lembaga perbankan Internasioanl
  • Lembaga Keuangan dengan system BOT (Build of Transfer)
  • Lembaga Penjamin syariah
  • Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.

2. Realisasi muatan dan isi undang-undang Wakaf, terutama  tentang Badan Wakaf Indonesia dengan segala kelengkapannya,  dukungan pemerintah dalam hal pendanaan terhadap operasionalisasi BWI,  realisasi fungsi dan peruntukan harta wakaf, serta pengelolaannya secara professional.     

Demikianlah beberapa hal tentang pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan serta pemberdayaannya,  semoga ada manfaatnya serta apat dijadikan renungan bersama dalam rangka  pengembangan pengelolaan wakaf secara umum. Amin.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Kumpulan peraturan perundangan yang menyangkut wakaf:

Undang-undang Nomor 5 thn. 1960 ttg.  Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978

Inpres Nomor 1 tahun  1991 tentang KHI

Undang-undang  Yayasan

SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR ttg Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR ttg BPR Berdasarkan Prinsip Syariah

Panduan  Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, diterbitkan Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2004.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, diterbitkan Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2004.

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, diterbitkan Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2004.

 Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzir) , diterbitkan Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2004.

Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, diterbitkan Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2004.

Daftar Artikel Rektor
Ide dan pemikiran penulis dapat diakses melalui : http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id

Mutiara Hikmah

QS. Al-Baqoroh (2:45)

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’

Lihat Berdasarkan Kategori

    Sistem Informasi Akademik (SIA) Tracer Study PBB LPPM Perencanaan IAIN Walisongo Unit Lelang & Pengadaan IsDB Walisongo Pascasarjana IAIN Walisongo Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Digilib IAIN Walisongo Katalog Perpustakaan IAIN Walisongo Electronic Journal