Bawaslu Kota Semarang Bersama C-PoLSis FISIP UIN Walisongo Sosialisasi Pencegahan Politik Uang

 

UIN Walisongo Online: Semarang – Menjelang Pilwakot Semarang 2020, Bawaslu Kota gandeng C-PoLSis FISIP UIN Walisongo dan Alumni SKPP mengadakan roadshow dengan tema “Pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang” di 8 (delapan) kecamatan Kota Semarang. Kegiatan ini digelar petama di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk pada Sabtu pagi (21/11/20).

Acara ini digelar dikediaman Bapak Drs. H. A. Gunawan, S.Ag.,MH yang dihadiri perwakilan Bawaslu Kota Semarang, C-PoLSis FISIP UIN Walisongo dan Alumni SKPP sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut serta 30 peserta yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Bangetayu.

Dalam sambutannya, Gunawan selaku tuan rumah menyampaikan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam upaya mensukseskan Pilwakot Kota Semarang, karena ini bagian dari jihad politik.
“Pilwakot ini merupakan salah satu jihad kita dalam politik, sehingga masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan keberlangsungan Pilkada terutama dalam pencegahan politik uang”. Tambahnya.

Oky Pitoyo selaku Kadiv Sengketa Bawaslu Kota Semarang menyampaikan pentingnya ada kontribusi dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal keberlangsungan Pilwakot.
“Bawaslu Kota Semarang sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal keberlangsungan Pilwakot, sehingga segala bentuk pelanggaran dalam Pilwakot bisa diminimalisir”. Ungkap Oky.

Rofiq, M.Si (Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo) sebagai pembicara dari perwakilan C-PoLSis FISIP, menyampaikan materinya tentang politik uang. Ia mengatakan bahwa politik uang di Indonesia sudah sangat kronis. Biaya politik di Indonesia sangat mahal, tidak hanya membagikan amplop kepada pemilih, namun untuk memperoleh rekomendasi dari suatu partai juga terdapat mahar yang tidak sedikit.
“Praktik politik uang di Indonesia sudah sangat masif, hampir seluruh daerah di Indonesia mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi, politik uang masih menjadi primadona peserta pemilu”. Terangnya.

Dalam materinya, Rofiq melanjutkan bahwa dampak dari politik uang adalah kebijakan publik yang implementasinya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk keuntungan sebagian kelompok tertentu. “Politik uang mengakibatkan carut marutnya kebijakan publik, karena tujuannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk mengembalikan modal”, tambahnya.

Khoirul (Alumni SKPP) selaku pembicara menyampaikan bahwa pembagian doorprize, pengobatan gratis, pembagian sembako, serta bazar gratis merupakan modus lain dari politik uang.
“Praktek politik uang tidak hanya membagikan uang tunai kepada pemilih, namun ada modus lain, seperti pengobatan gratis, pembagian doorprize dan lainnya”. Sambungnya.

Adapun tanggapan dari salah satu peserta kegiatan ini, yakni Bapak Ali Imron mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bagian dari kegiatan yang sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Karena bagi dia yang dapat menghentikan politik uang bukan tugas pemerintah semata, namun hati nurani masyarakat.
“Politik uang di Indonesia sangat sulit dihentikan, karena carut marutnya sistem politik Indonesia, satu satunya yang bisa menghentikan politik uang adalah hati nurani masyarakat, karena itu kegiatan seperti ini harus terus dilakukan secara masif”. Ungkap Ali.

Kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan ini berjalan dengan hikmat dan diharapkan seluruh masyarakat benar-benar ikut berpartisipasi mengawal Pilwakot di Kota Semarang. (Fisip/Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X