[:id]UIN Walisongo online, Semarang- Mahasiswa KKN kelompok 125 UIN Walisongo Semarang membantu tim survei dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia (PUPR) kabupaten Purbalinga dalam memverifikasi data rumah yang berhak mendapat bantuan yang terdaftar dari pusat atau ada tambahan(belum terdaftar) di desa Timbang, kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
Kegiatan tersebut bukan untuk menentukan rumah yang akan di beri bantuan atau rumah tidak layak huni tetapi hanya mengecek atau verifikasi data dari pusat yang disesuaikan dengan data lapangan.
Apabila data itu benar belum tentu akan mendapat bantuan karena yang menentukan adalah dari pusat sesuai kuota, dari semua desa selain desa timbang yang mendapat bantuan.(12/11/2020)
“Desa Timbang tahun ini termasuk desa yang medapat bantuan dari sekitar 240 desa, semoga kegiatan survei ini dilancarkan dalam pelaksanaanya” Jelas kepala desa Timbang
Sandika Agung Permana,
anggota kelompok 125 KKN UIN Walisongo Semarang menjelaskan bahwa mengikuti kegiatan ini tidak hanya membantu pemerintah desa Timbang, tetapi juga untuk lebih mengenal keadaan masyarakat. Kegiatan ini tetap menggunakan protokol kesehatan karena masih pandemi covid 19.
“Kegiatan ini adalah program dari pusat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk ketepatan penyaluran dana bantuan bagi yang berhak atau membutuhkan” Jelas Sandika
Kami mahasiswa KKN UIN Walisongo Semarang ikut serta membantu dan mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan cara membagi tim survei memnjadi beberapa kelompok yang disebar per-dusun atau RT yang dibantu masing-masing kepala dusun. Dari mahasiswa KKN dibagi menjadi dua kelompok dengan ikut bergabung dengan kelompo satu dan dua dari kementerian PUPR kabupaten Purbalingga.
“Kegiatan ini adalah hanya untuk pendataan bagi rumah warga yang berhak menerima bantuan atau tidak. Tetapi juga tidak menetukan rumah warga yang berhak mendapatkan bantuan. Karena bantuan yang mengatur adalah dari pusat atau kabupaten” Jelas salahsatu anggota tim survei dari kabupaten.
Harapannya dengan diadakan verifikasi data ini, penyaluran dana bantuan akan tepat sasaran dan tidak menimulkan kegaduhan dikalangan masyarakat akan tidak adilnya penyaluran dana bantuan.[:]