“Guru Besar Ilmu Komunikasi Perdana UIN Walisongo Tegaskan Etika AI demi Keberadaban Publik”

UIN Walisongo Online, Semarang  — Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang kembali meneguhkan perannya sebagai pusat pengembangan keilmuan dengan mengukuhkan 10 Guru Besar dalam Sidang Senat Terbuka yang digelar pada Jumat, 14 Februari 2026 di Gedung Tgk Ismail Yaqub. Pengukuhan ini dipimpin oleh Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Nizar,M.Ag. dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kontribusi akademik UIN Walisongo di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi global.

Salah satu guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Najahan Musyafak, M.A., CAH, yang resmi menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi pertama (perdana) di UIN Walisongo Semarang. Pengukuhan ini sekaligus menandai penguatan kajian ilmu komunikasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Dalam pidato akademiknya, Prof. Najahan menyampaikan orasi berjudul “Merawat Keberadaban Publik dalam Transformasi Komunikasi pada Era Kecerdasan Artifisial di Indonesia: Tantangan Etika dan Demokrasi.” Ia menegaskan bahwa orasi tersebut lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus ikhtiar akademik untuk membaca secara kritis perubahan mendasar dalam praktik komunikasi publik di era kecerdasan artifisial (AI).

“Dulu, komunikasi publik melalui media massa dikendalikan oleh institusi editorial dengan mekanisme kurasi yang relatif transparan dan akuntabel. Namun, pada era platform digital saat ini, kendali tersebut berpindah ke sistem algoritmik yang bekerja otomatis, tertutup, dan berorientasi pada optimasi keterlibatan pengguna,” ungkap Prof. Najahan.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut oleh Van Dijck, Poell, dan de Waal disebut sebagai platform society, yakni tatanan sosial baru di mana infrastruktur digital membentuk ulang relasi sosial, ekonomi, dan politik. Pergeseran ini menandai transisi dari logika editorial menuju logika komputasional, di mana visibilitas isu publik semakin ditentukan oleh kalkulasi data dan prediksi perilaku pengguna, bukan oleh pertimbangan deliberatif manusia.

“Transformasi ini berlangsung sangat cepat, seiring meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 78 persen populasi. Media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan opini publik,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, Prof. Najahan menilai bahwa manusia tidak lagi sepenuhnya menjadi subjek otonom dalam proses komunikasi, melainkan beroperasi dalam ekosistem yang dibentuk oleh desain algoritmik dan kepentingan ekonomi platform. Situasi ini berpotensi menggerus keberadaban publik jika tidak diimbangi dengan regulasi, pendidikan, dan etika yang kokoh.

“Kecerdasan artifisial bukanlah takdir yang harus kita terima apa adanya. Ia adalah hasil pilihan manusia—dirancang, dioperasikan, dan diarahkan oleh nilai-nilai yang kita anut bersama,” tegasnya.

Menurutnya, di tangan yang tepat, AI menyimpan potensi besar untuk kemajuan pengetahuan, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial. Namun, tanpa aturan yang adil dan etika yang kuat, teknologi ini dapat mengikis nilai-nilai dasar keberadaban publik seperti keadilan, rasionalitas, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

lulusan Magister University of South Australia, Adelaide menekankan bahwa merawat keberadaban publik merupakan tanggung jawab kolektif. “Ini bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga korporasi platform, akademisi, dan seluruh warga,” ujarnya.

Dalam pandangannya, ilmu komunikasi tidak cukup hanya menjadi cermin kritis yang memantulkan perubahan. “Ilmu komunikasi harus tampil sebagai motor konstruktif yang mengarahkan perubahan itu sendiri—ikut membentuk kebijakan publik yang manusiawi, mendidik warga yang kritis dan beretika, serta memelihara ruang publik sebagai arena dialog yang rasional, inklusif, dan berkeadilan,” jelas Prof. Najahan.

Prof. Dr. Najahan Musyafak menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (1993), Magister di University of South Australia, Adelaide (2001), dan meraih gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Pengukuhan 10 Guru Besar ini semakin menegaskan posisi UIN Walisongo Semarang sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan yang unggul, beretika, dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk transformasi komunikasi dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan demokratis masyarakat Indonesia.