Direktur Utama PT Marimas Hingga Penggagas Rumah Demokrasi Isi KKL Prodi Sosiologi

UIN Walisongo Online, Semarang – Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo gelar rangkaian KKL skema khusus dalam model “webinar series” yang ke 3 & 4. Perhelatan webinar series kali ini mengundang praktisi dari perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada persoalan masyarakat kota pesisir dan ekonomi industri. Acara tersebut dihadiri langsung secara virtual oleh para pimpinan Fakultas, dosen Sosiologi, dan peserta KKL yang hadir sekitar 156 pada hari Jumat (9/4/21).

Dr. H. Moch. Parmudi, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi menyampaikan bahwa kegiatan KKL yang dilakukan oleh panitia sudah cukup baik dan perlu adanya penyesuaian dengan kondisi pasca pandemi Covid-19. Dengan adanya skema khusus KKL dengan model webinar series ini menjadi model bentuk KKL yang ada di lingkungan UIN Walisongo.

“FISIP, fakultas yang pertama menggunakan model Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan webinar series. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua terutama para mahasiswa bahwa situasi kondisi pasca pandemi Covid-19 membuat kita harus dapat beradaptasi dengan situasi sekarang,”ungkap Parmudi.

Harjanto Halim, selaku Direktur Utama PT Marimas Putra Kencana menyampaikan materinya terkait dengan situasi perusahaan yang diembannya. Pengguna plastik masih marak ditemukan di mana saja tidak menutup kemungkinan kita sendiri yang paham akan kondisi bahaynya penggunaan plastik. Ketika plastik dibuang, dibakar atau ditimbun, mereka meracuni bumi, udara dan air. Dan ketika menyimpan, memilih, dan mengepak dalam botol, kita bisa membuat ecobrick yang bisa digunakan berulang.

“Bersama kita bisa membangun kawasan hijau yang akan menyuburkan lingkungan dan masyarakat,”tambah Harjanto Halim.
Insan Kamil, M.A selaku Direktur Rumah Demokrasi Indonesia menyampaikan materinya terkait dengan masyarakat kota pesisir dan modernisasi perikanan. Insan Kamil mengatakan bahwa pesisir bagian dari “ruang” hidup bagi masyarakat nelayan secara sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai ruang hidup maka kelestarian dan keberlangsungan pesisir harus dijaga. Masalahnya kemudian yang sering muncul di banyak tempat di Indonesia, lingkungan pesisir menjadi rusak akibat kegiatan ekonomi yang tidak mengindahkan lingkungan. Fenomena kerusakan lingkungan berlangsung sejak modernisasi perikanan diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru.

“Bukan hanya tidak berhasil mengentaskan masyarakat pesisir/nelayan dari kemiskinan, modernisasi perikanan justru menyebabkan kerusakan lingkungan,”tambah Insan Kamil. (Fisip/Humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X