UIN Walisongo Online, Semarang – Walisongo Public Relations Community (WPRC) sukses menyelenggarakan webinar kehumasan bertajuk “Good News or Bad News: Seni Mengelola Krisis dan Kepercayaan” pada Sabtu (09/05/2026) secara daring melalui Google Meet. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara WPRC dengan NU Online, serta diikuti oleh mahasiswa dan peserta umum yang antusias mendalami dunia kehumasan.
Webinar menghadirkan dua narasumber berpengalaman dari NU Online, yaitu Lukman Hakim, M.Sos selaku Kepala Biro NU Online Jawa Tengah, serta Agung Setyo Utomo, S.Kom selaku Manager Production NU Online. Adapun kegiatan dimoderatori oleh Takhlisha Dhiya Auni, mahasiswi KPI angkatan 2023.
Dalam webinar ini, para narasumber membahas peran strategis humas dalam menghadapi krisis di suatu instansi. Mulai dari cara merespons isu, menyusun narasi media, memilih diksi yang tepat, hingga menentukan sudut pandang pemberitaan agar tidak memperkeruh keadaan.
Narasumber pertama, Lukman Hakim, menekankan bahwa media harus berhati-hati dalam menggunakan istilah yang bersifat mutlak, seperti “haram” atau “halal”, kecuali merujuk pada fatwa ulama yang jelas sumbernya. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab untuk memperluas perspektif publik secara bijak, bukan sekadar menghakimi.
“NU Online tidak pernah membuat fatwa atau hukum sendiri dalam sebuah berita. Kami menjelaskan isu secara umum, lalu menghubungkannya dengan pandangan ulama yang kredibel,” ujar Lukman Hakim.
Ia juga menyampaikan bahwa krisis merupakan ujian kepercayaan publik terhadap suatu instansi. Cara sebuah lembaga merespons krisis sering kali lebih diingat masyarakat dibanding kesalahan awal yang terjadi. Oleh karena itu, media maupun humas harus mengedepankan verifikasi, menghadirkan narasumber ahli, serta menjaga kualitas informasi agar tidak mengecewakan publik.
Sementara itu, narasumber kedua, Agung Setyo Utomo, menjelaskan bahwa konten krisis bukanlah konten biasa karena penuh tekanan waktu dan dinamika internal. Menurutnya, tiga jam pertama setelah isu muncul merupakan waktu paling krusial dalam membentuk persepsi publik.
“Jika satu jam setelah krisis tidak ada respons, maka ruang kosong informasi akan diisi pihak lain, dan belum tentu bernada positif,” jelas Agung.
Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan diksi dan visual dalam komunikasi krisis. Desain yang sederhana, font yang mudah dibaca, serta distribusi informasi melalui media sosial dinilai penting agar pesan cepat diterima masyarakat.
“Visual yang tepat dapat meningkatkan perhatian pembaca hingga 80 persen. Namun, kecepatan tetap harus diimbangi dengan informasi yang terverifikasi agar tidak menjadi bumerang,” tambahnya.
Selain itu, Agung menegaskan bahwa sebelum merespons sebuah isu, instansi perlu mengukur seberapa besar dampak isu tersebut. Respons berlebihan terhadap isu kecil justru dapat memperluas perhatian publik secara tidak perlu.
Melalui webinar ini, WPRC berharap peserta dapat memahami pentingnya strategi komunikasi krisis, menjaga reputasi lembaga, serta membangun kepercayaan publik di era digital yang serba cepat