PUG Memerlukan Perhatian Khusus dari Pemegang Kebijakan

Kesetaraan gender tampaknya masih
memerlukan perjuangan yang panjang, khsuusnya di Indonesia, mengingat budaya
yang berkembang hinggi kini. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Walisongo
sebagai media yang memperjuangkan wanita dan anak untuk mendapatkan hak-hak
yang semestinya, Sabtu (4/12) kemarin menyelenggarakan Workshop Implementasi Pengarusutamaan
Gender (PUG) di Lingkungan IAIN Walisongo Semarang.

Dr Moh Fauzi MAg, menjelaskan bahwa
kegiatan ini ini dilatarbelakangi sejarah konferensi internasional di Beijing,
yang menghasilkan Beijing Platform for Action, di dalamnya secara eksplisit
menyebut gender mainstreaming. Seluruh peserta yang hadir, termasuk Indonesia,
salah satu mandatnya mengimplementasikan gender mainsreaming dalam pembangunan
di Indonesia. Kemudian ada juga pertemuan di New York 198 negara anggota PBB,
juga mengamanatkan kesetaraan gender. Oleh karena itu kebijakan semacam ini
dikenal kebijakan yang responsif gender, kebijakan ini akan menghapus
diskriminasi jenis kelamin yang seringkali berdampak pada kerja dan budaya
kerja pada instansi pemerintah dan swasta.

Lebih jauh Ketua PSGA IAIN Walisongo
ini menegaskan bahwa pada perkembangannya, PUG dikuatkan Inpres No 9/2000 dalam
pembangunan nasional yang mengamanatkan perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender itu dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. PPRG bukanlah
membuat anggaran yang mandiri, melainkan anggaran yang berkeadilan dan
berdampak pada pembagunan, PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan
dalam akses, sehingga akan berakibat pada tersusunnya RKA yang responsif gender
pada tahun-tahun mendatang.

Acara Workshop ini dibuka oleh Pgs
Rektor IAIN Walisongo, Prof Dr H Muhibbin MAg, dalam sambutannya beliau
mengatakan bahwa di IAIN tidak ada anggapan miring tentang gender, memang harus
diakui masih ada, tapi itu tidak banyak jumlahnya karena memang pengaruh
referensi-referensi masa lalu terutama fiqh dari Timur Tengah yang diterima
turun menurun oleh ulama kita, yang berbasis paternalistik.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustini
MSi yang mestinya membereikan keynote speech batal hadir karena acara yang
diselenggarakan di Hotel laras Asri Salatiga itu karena berbarengan dengan
acara lain, sehingga disampaikan oleh ketua BP3AKB Jawa Tengah, Ir Sulaimah,
dalam sambutannya dia mengajak kalangan Perguruan Tinggi sebagai partner
pemerintah melakukan PUG sesuai tri darma, antara lain berupa  pemantapan kelembagaan PSG untuk
memperjuangkan kondisi, status dan posisi perempuan, memberikan dukungan ilmiah
pada keterpaduan perencana, mendukung upaya pengembangan sistem informasi
gender dan penelitian yang akurat dan mendorong pelaksanaan tri darma Perguruan
Tinggi yang responsif gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X